Sijori Mandiri :: Suara Hati Masyarakat Kepri ::

Deraya Berhenti, Anambas Terisolir Lagi

Senin, 17 Mei 2010

Dana Subsidi Rp 2 Miliar Menguap ?

Saling lempar batu dan sembunyi tangan. Itulah yang dilakukan oleh sejumlah instansi yang bertanggungjawab atas berhentinya penerbangan pesawat Deraya yang melayani rute Tanjungpinang-Anambas. Pihak Pemkab Anambas, BUMD Kepri dan PT Deraya sama-sama tidak mau dipersalahkan. Lantas kemana perginya dana sebesar Rp2 miliar dari Pemkab Anambas untuk operasional Pesawat Deraya ? Berhentinya pesawat Deraya sangat dirasakan sekali dampaknya oleh masyarakat di Kepulauan Anambas. Pasalnya, selama tiga bulan Pesawat Naraya beroperasi, masyarakat sangat terbantu karena untuk ke Tanjungpinang atau sebaliknya tidak perlu lagi berlama-lama naik kapal. Namun, kini alat transportasi tersebut sudah berhenti beroperasi masyarakat Anambas pun kembali terisolir.

Persoalannya ternyata PT Deraya sebagi penyedia jasa transportasi tak sanggub lagi menjalan bisnis ini karena keterbatasan dana. Sementara, Pemkab Anambas mengaku sudah menyerahkan dana subsidi sebesar Rp2 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMB) Kepri dalam hal ini PT Pembangunan Kepri. Dana tersebut untuk deberikan kepada PT Deraya. Sayangnya, pihak PT Deraya kemudian mengaku belum menerima dana subsidi yang dijanjikan pemkab Anambas tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Naharuddin, saat dihubungi Sijori Mandiri beberapa waktu lalu, mengaku sangat menyayangkan setelah mengetahui tidak beroperasinya lagi pesawat yang sangat diharapkan oleh masyarakta Anambas selama ini. Menurutnya, secara teknis hal tersebut menjadi tanggungjawab Pemkab Anambas, PT Deraya dan BUMD Kepri (PT Pembangunan Kepri).

"Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepri hanya sebagai fasilitator saja menyangkut hal nini. Secara teknis yang bertaggungjawab adalah Pemkab Anambas, BUMD Kepri dan PT Deraya, karena ketiga instansi tersebutlah yang mengetahui bagaimana isis perjanjian yang telah mereka sama-sama sepakati. Kita harap, memang kalau ada persoalan dibuka saja, dimana letak permasalahannya. Jika Pemprov kepri dibutuhkan sebagai fasilitator, kita siap membantu. Sayangnya sampai sekarang belum ada yang mau memberitahukan kepada kita, dimana sebenarnya letak permasalahannya, sementara pengoperasian Deraya selama ini sangat diharapkan oleh masyarakat," papar Naharuddin.

Naharuddin juga mengaku sempat mengkonfirmasikannya kepada Pemkab Anambas, dan dia mendapati jika Pemkab Anambas sudah mensupport dana sebesar Rp2 miliar untuk pengoperasian Pesawat Deraya. Hanya saja, dari pihak Deraya mengaku belum menerima dana Rp2 miliar tersebut. Sehingga, perlu bertemu antara Pemkab Anambas, BUMD dan PT Deraya.

"Sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu menahu dimana letak persoalan sebenarnya. Tiga pihak itu sudah seharusnya duduk bersama, dan jika diperlukan kita siap menjadi fasilitator," kata Naharuddin.

Sementara itu, di tempat terpisah, Direktur Keuangan dan Administrasi PT Pembangunan Kepri, M Syahrial mengatakan, tidak mengetahui secara detil isi kerjasama antara BUMD Kepri dengan Deraya. Oleh sebab itu, dia meminta agar wartawan mengkonfirmasikannya kepada Direktur BUMD yang sebelumnya.

"Intinya, untuk membicarakan masalah Deraya kapan dapat beroperasi lagi melayani penerbangan rute Tanjungpinang-Palmatak, kita masih menunggu hasil audit investigasi. Dari audit nanti akan diketahui kemana dana yang ada itu pergi dan apa kendala lainnya. Sekarang ini di BUMD orang baru semua, detil kerjasama dengan Deraya sebelumnya kita harus mencari tahu dulu," ungkap Syahrial.

Sedangkan dari pihak PT Deraya sendiri,Iskandar Alamsyah, mengakui sampai saat ini Pesawat Deraya masih diberhentikan melakukan pelayanan penerbangan rute Tanjungpinang-Palmatak. Dia belum dapat memberi kepastian kapan akan beroperasi kembali.

"Masa kontrak kita sudah habis, tetapi kapan penerbangan kembali dilaksanakan untuk melayani rute tersebut belum ada kepastian," ungkapnya singkat.

Pencairan Dana Rp2 Miliar Tanpa Kontrak Kerjasama

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Kepri (PK), mengakui pihaknya sudah menerima suntikan dana dari PemkabAnambas melalui dana APBD tahun 2009 untuk penerbangan pesawat Deraya rute Tanjungpinang - Palmatak Kabupaten Anambas sebesar Rp2 miliar dimaksud. Sayangnya pengucuran dana tersebut tanpa dibarengi kontrak kerjasama yang jelas, sehingga perlu ditelusuri lagi, benar atau tidaknya dana itu sudah diserahkan.

Hal ini seperti disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Transportasi Udara DPRD Kabupaten Anambas, Soetomo usai menggelar rapat dengan PT Pembangunan Kepri di Hotel Bintan Plaza (BP) Kota Tanjungpinang, Rabu (12/5) lalu. Berdasarkan pengakuannya, bahwa dana sebesar Rp2 miliar tersebut disampaikan langsung kepada Alfan Suhaeri selaku salah satu Direksi PT Pembangunan Kepri dan Direktur Keuangan M.Syahrial.

"Benar bahwa dana subsidi dari Pemkab Anambas sebesar Rp2 miliar sudah diterima langsung oleh PT Pembangunan Kepri untuk penerbangan pesawat Deraya rute Tanjungpinang- Anambas hanya mekanismenya belum jelas karena dari pengakuan PT PK sendiri dana APBD tersebut dikucurkan tanpa ada kerjasama yang jelas sehingga pelayanan penerbangan hanya berlangsung empat bulan mulai November 2009 hingga Maret 2010,"kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Anambas tersebut.

Dikatakannya lagi, dalam pencairan dana juga tidak dibarengi kontrak kerjasama yang pasti, seperti kapan dimulainya penerbangan, dan berakhirnya penerbangan sampai kapan belum ada kejelasan. Untuk itu DPRD Anambas melalui Pansus yang telah dibentuk akan mempertanyakan langsung ke Pemkab Anambas terkait pencairan dana itu.

Pansus Transportasi Udara DPRD Kabupaten Anambas dibentuk tidak lain untuk mencari akar permasalahan kenapa pesawat Deraya berhenti melayani penerbangan rute Tanjungpinang Anambas. Pasalnya selama ini muncul spekulan mengingat Pemkab Anambas sudah memberi subsidi cukup fantastis tetapi pelayanan penerbangan hanya berlangsung selama empat bulan lamanya, sehingga masyarakat menduga dana tersebut menguap.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam rapat itu juga PT PK yang melakukan kerjasama langsung dengan pesawat Deraya mengaku mengalami kerugian sehingga penerbangan harus dihentikan. Dengan total rincian kerugian mencapai Rp2,5 miliar dengan pengeluaran total selama operasioanal empat bulan, sebesar Rp6 miliar subsidi Rp2 miliar dan pendapatan Rp1,5 miliar.

"Kerugian tersebut menjadi alasan pihak Deraya menghentikan penerbangan Tanungpinang - Anambas. Dari rapat tersebut dihasilkan beberapa solusinya, diantaranya PT Pembangunan Kepri akan meneliti dan menelaah, hasil kinerja direksi dan pimpinan PT Pembangunan Kepri yang lama. Setelah itu untuk kelanjutan penerbangan akan kembali dilaksanakan setelah dilakukan audit, apakah penerbangan dapat dilanjutkan kerjasamanya. PT PK sendiri berjanji sebelum kerjasama dilanjutkan akan mempresesntasikan operasioanal penerbangan Deraya di depan DPRD Kabupaten Anambas,"tegas POlitisi Golkar ini.

Soetomo mensinyalir setelah ada pertemuan langsung dengan PT PK telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati sebelumnya, karena adanya pengucuran dana tanpa dibarengi oleh kerjasama yang jelas. Belum adanya kejelasan kontrak kerja, dana sebesar Rp2 miliar sudah dicairkan. Dan ini akan idtelusur ke Pemda, rekomendasi akan dibawa dalam rapat paripurna.

Syahrial selaku Direktur Keuangan PT Pembangunan Kepri kembali menegaskan, bahwa pemberhentian penerbangan rute Tanjungpinang Kabupaten Anambas, dilakukan sendiri oleh pihak Deraya karena tunggakan tagihan ke PT Pembangunan Kepri sebesar Rp2,4 miliar. Menyikapi hal tersebut PT Pembangunan kepri sudah melakukan audit dengan menunjukan akuntan publik indpendent dan Minggu ini dipastikan selesai.

"Audit yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawab anggaran tahun 2009, termasuk didalamnya masalah Deraya. Pihak Pansus menanyakan benar atau tidak anggaran Rp2 miliar masuk ke PT Pembangunan Kepri. Dan kontrak kerjasama memang tidak ada karena hanya berdasar pada surat permintaan Bupati Nomor 161.a/KDH.KKA.553.3/10.09 tertanggal 12 Oktober 2009 tentang penyediaan sarana transportasi udara," papar Yai sapaan akrabnya itu.(sm/bs/mm)

Mahasiswa Desak Pemprov Bentuk Tim Independen

Menguapnya dana subsidi dari Pemkab Anambas sebesar Rp2 miliar menjadi tanda tanda tanya bagi mahasiswa asal Kepulauan Anambas. Karena itu, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas (HMKKA) Tanjungpinang mendatangi kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang baru-baru mendesak agar kasus ini diusut tuntas.

Ketua HMKKA Rio Wanis mengatakan, akibat diselewengkannya dana tersebut, PT Deraya terpaksa mengehentikan penerbangannya ke Kabupaten Kepulauan Anambas karena belum menerima bayaran sesuai yang disepakati sebelumnya. Akibatnya, transportasi masyarakat di Anambas menjadi kembali sulit.

"Saat kita tanya ke Pemkab Anambas, dana sebesar Rp2 miliar tersebut sudah diserahkan melalui BUMD Kepri. Namun sampai sekarang PT Deraya mengaku belum menerima dana Rp2 miliar tersebut dan kemudian mengentikan penerbangan ke Anambas. Kita harap masalah ini diusut tuntas, karena ada dugaan dana tersebut diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di BUMD Kepri," tegas Rio Wanis.

Para mahasiswa Anambas saat itu diterima oleh Kepala Kesbangpol dan Linmas Fauzi Helmi dan Kepala Satpol PP Kepri Edi Irawan. Para mahasiswa juga sempat menyampaikan pernyataan sikapnya yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kepri. Adapun pernyataan sikap tersebut meminta agar Gubernur Kepri segera memanggil direktur PT Pembagunan Kepri dan Pemkab Anambas agar segera dapat menyelesaikan masalah ini.

Selanjutnya, mahasiswa juga meminta agar Pemkab Kepulauan Anambas yang bertanggungjawab ketika itu, baik Plt Bupati, Sekda, Kabag Keuangan dan Kabag Hukum dapat segera melakukan klarifikasi kepada publik menyangkut persoalan dana subsidi transportasi yang telah mereka keluarkan tersebut.

Tidak hanya itu, para mahasiswa juga meminta agar mereka dilibatkan dalam tim independen untuk mengusut kasus dana Rp2 miliar yang diduga diselewengkan itu. Untuk mmperkuat tim independen, mahasiswa juga meminta agar pihak kepolisian, KPK an kejaksaan ada didalamnya.

"Kita harap pemprov segera membentuk tim independen untuk mengusut kasus ini, dan kita (mahasiswa) agar dilibatkan di dalamnya. Akibat diselewengkannya dana Rp2 miliar tersebut, banyak orang yang dirugikan, terutama masyarakat Anambas yang sekarang mnjadi kesulitan transportasi," kata Rio.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol dan Linmas Fauzi Helmi menegaskan, apapun yang disampaikan oleh mahaiswa kemarin secepatnya akan dia sampaikan kepada instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.Diantaranya kepada Asisten bidang ekonomi dan pembangunan, Biro Ekonomi, Dinas Perhubungan, Sekda dan bahkan Guberur.

"Tentu saya sulit untuk menjlakannya ya, karena ini bukan bidang saya.Namun, bagaimanapun juga ini akan kita tindak lanjuti dan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan," kata Fauzi Helmi.

Diakui Fauzi, sebelumnya dirinya sempat berkomunikasi dengan salah seorang komisaris BUMD Kepri. Dan dari pihak BUMD mengaku jika dana Rp2 miliar telah mereka terima dari Pemkab Anambas, namun dana tersebut masih belum cukup untuk penerbangan selama 5 bulan.

"Waktu kita hubungi, kata mereka dana Rp2 miliar itu sudah diterima, namun hanya cukup untuk membiayai penerbangan selama 1,5 bulan. Sementara Deraya sudah terbang selama 5 bulan," kata Fauzi yang tidak mengetahui apakah dana Rp2 miliar tersebut sudah diserahkan ke PT Deraya atau belum oleh BUMD.

< Sebelumnya		Berikutnya >