Kita semua tidak sependapat, apabila ada permasalahan harus diselesaikan dengan cara kekerasan (pengrusakan) terhadap aset milik perusahaaan tetapi bagaimana permasalahan timbul harus dicarikan solusi dengan jalan musyawarah. Setiap ada permasalahan apabila diselesaikan dengan kekerasan tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan tapi malah sebaliknya menciptakan masalah baru.

Kita semua patut berbangga dengan generasi muda Indonesia yang masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan mencintai negaranya. Kalau ada oknum tertentu yang melecehkan Bangsa Indonesia, tanpa dikomando dan dikoordinasi semangat untuk membela harga diri sebagai Bangsa Indonesia  akan bangkit.

Dalam situasi ekonomi yang sulit, masyarakat akan sangat mudah terpancing emosinya apabila melihat kondisi saat ini adanya jurang pemisah yang sangat kelihatan antara yang berpunya dengan sebagian masyarakat yang tidak berpunya. Para pejabat dan pengusaha suka memamerkan kekayaan dan hidup glamor sedangkan disisi lain masyarakat (karyawan) hidup dalam serba kekurangan.

Tiap hari masyarakat (karyawan) dapat melihat sendiri melalui media massa tentang prilaku para pejabat dari pusat sampai pejabat daerah dan pengusaha melakukan kolusi untuk melakukan korupsi. Perilaku tersebut di atas sangat merugikan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang berekonomi lemah.

Membebankan kesalahan pada karyawan yang melakukan pengrusakan terhadap aset milik perusahaaan bukanlah tindakan yang arif dan bijaksana, tapi bukan berarti membenarkan tindakan karyawan untuk melakukan pengrusakan.

Masalah ketenagakerjaan akan menjadi bom waktu apabila tidak segera ditangani yang menguntungkan kedua belah pihak yakni investor dan karyawan. Selama ini tenaga kerja (karyawan) menjadi korban kebijakan pemerintah. Pemerintah menarik investor supaya mau menanamkan modalnya di Indoensia hanya diberikan (dijanjikan) dengan upah tenaga kerja yang murah. Padahal masih banyak faktor-faktor lain yang bisa ditawarkan sama investor tanpa harus menekan upah tenaga kerja.

Para investor tentu telah mengerti dan paham betul tentang Teori Maslow, bahwa upah (reward) dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, begitu juga sebaliknya upah yang rendah dapat menurunkan kinerja karyawan yang sekaligus berdampak menurunkan kinerja perusahaan.

Gaji yang tinggi belum tentu menjamin karyawan menjadi sejahtera apabila secara riil kemampuan karyawan menurun, salah satu yang meyebabkannya adalah tingginya biaya hidup yang harus di tanggung oleh karyawan. Secara nominal upah minimum di Batam sudah cukup tinggi apabila di bandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi secara riil upah minimum di Batam rendah dikarenakan tingginya biaya hidup di Pulau Batam. Dapat kita lihat sehari-hari tingginya harga kebutuhan pokok. Belum lagi untuk biaya sewa kamar/kontrak rumah dan biaya transportasi.

Kenaikan gaji setiap tahunnya tidak mempunyai arti apa-apa bagi karyawan apabila pemerintah tidak mampu mengendalikan harga terutama kebutuhan pokok dan biaya tranportasi di Batam. Karyawan belum membutuhkan harga mobil yang murah tetapi pada umumnya karyawan membutuhkan kebutuhan pokok sehari-hari yang murah dan biaya transportasi yang terjangkau. Pemerintah telah berkomitmen, bahwa Batam sebagai daerah industri. Dan pemerintah harus pula mampu menstabilkan perekonomian di Batam. Selama ini hampir semua kebutuhan masyarakat Pulau Batam di datangkan dari daerah luar, idealnya pulau-pulau di sekitar Batam bisa mensupply kebutuhan masyarakat Batam.

Tanpa diundang atau dibujuk, investor akan datang sendiri menanamkan modalnya di Indoensia apabila mereka melakukan investasi menguntungkan begitu juga sebaliknya investor akan hengkang dari Indoensia apabila mereka melakukan investasi tidak menghasilkan apa-apa. Para investor tidak mengenal batas toritorial suatu negara, mereka hanya berniat untuk mengembangkan usaha yang bisa menghasilkan keuntungan dan menciptakan lapangan pekerjaaan. Dengan melihat karakteristik para investor tersebut, hendaknya pemerintah pusat dan daerah segera melakukan perbaikan-perbaikan disegala bidang agar investor tertarik menanamkan modalnya di Indoensia.      

Ada beberapa faktor yang selalu dipertimbangkan para investor sebelum memutuskan melakukan investasi di suatu negara/daerah diantaranya, negara/daerah harus cukup strategis dari perhitungan bisnis, insfrastruktur harus cukup memadai seperti pelabuhan dan jalan, ketersediaaan tenaga kerja dalam hal kuantitas dan kualitasanya, ketersediaan sumber daya energi, ketersediaan bahan baku, kemudahan birokrasi (perizinan), keamanan dan kestabilan politik, kestabilan mata uang, insentif fiskal dan lainnya. Dari beberapa faktor di atas,  yang menjadi keluhan para investor yang mau menanamkan modalnya di Indoensia adalah insfrastruktur yang belum mendukung, keterbatasan sumber daya energi, dan tingginya korupsi di birokrasi.

Untuk memajukan suatu negara/daerah agar perekonomiannya meningkat, para investor sangat berperan, tanpa keikut sertaan para investor suatu Negara/daerah akan mengalami kesulitan perekonomiannya. Begitu juga sebaliknya, investor akan mengalami kesulitan melakukan aktivitas tanpa jaminan keamanan dari pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah peran para karyawan, sekalipun investor dan pemerintah telah menjalin kerjasama yang baik tanpa didukungan karyawan yang berkualitas investor tidak akan bisa menjalankan usahanya.   

Pemerintah dituntut untuk bisa berlaku adil dan melindungi kepentingan para investor dan para karyawan. Apabila pemerintah memihak salah satunya, memihak para investor atau memihak para karyawan akan berakibat merugikan pemerintan itu sendiri. Pemerintah harus bisa mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh para investor terutama biaya-biaya yang tidak resmi (tidak masuk ke kas negara/kas daerah) yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Apabila para investor dikenakan berbagai jenis biaya, maka produk yang akan dihasilkan oleh para investor tidak akan mampu bersaing di pasaran terutama pasar internasional.

Para pelaku bisnis biasanya menekan biaya tenaga kerja (upah) agar produk yang dihasilkan mampu bersaing, namun keputusan tersebut tidak menyelesaikan masalah karena dengan rendahnya upah tenaga kerja akan menurunkan kinerja karyawan dan pada akhirnya akan menurunkan kinerja perusahaan. Padahal masih ada sektor-sektor yang bisa di tekan dalam penggunaannya tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan, misalnya penggunaaan bahan bahu yang efisien, penggunaaan sumber daya listrik yang efisien dan lainnya.

Tidak hanya pungutan-pungutan yang tidak resmi yang mengakibatkan produk berbiaya tinggi, ketersediaan energi dan ketersediaan insfrastruktur juga mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak mampu untuk bersaing.

Peristiwa kelabu pada 22 April 2010 di Tanjung Uncang, Batam harus bisa diambil hikmahnya oleh semua pihak, dan harus menjadi peristiwa yang terakhir di Pulau Batam. Para investor (pimpinan perusahaan) harus bisa berlaku adil terhadap semua karyawan tanpa membedakan asal Negara. Jabatan dan kemampuan karyawan yang sama harus memperoleh imbalan (reward) yang sama, kalau terjadi perbedaan, sama dengan investor menanam bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Begitu juga karyawan dituntut untuk bisa meningkatnya kinerjanya, tentu investor tidak akan mau mempunyai karyawan yang hanya mengharapkan over time saja tanpa menunjukkan kinerja yang baik. Saling memahami dan saling mengerti antara investor, para karyawan, dan pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Pulau Batam. ***

Penulis: Sunarto Wage,SE,M.Si, Dosen Universitas Putera Batam