|
Dishub Dinilai Tidak Profesional |
|
Rabu, 21 April 2010 |
Terkait Rusaknya 5 Unit Bus
Ranai- Ketua DPC Organda Kabupaten Natuna, Wan Hendra mengaku sangat kecewa pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Natuna terkait tidak beroperasinya lima unit bus angkutan umum milik Pemkab Natuna. Dishub pun dinilai tidak profesional menjalankan tugasnya.
Pasalnya, menurut Wan Hendra, tidak beroperasinya lima bus tersebut telah menyebabkan kerugian di pihak warga. "Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi kalau Dishub bisa bekerja secara profesional. Tapi sekarang kan tidak, masyarakat dibuat kerepotan," katanya kepada Sijori Mandiri, Selasa (20/04). Menurut Wan Hendra, sembilan unit bus milik Pemkab Natuna yang dikelola Dishub seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola sebelumnya yaitu PT Altro Purna Auto sebagai pemenang tender pengelolaan di tahun 2009 lalu. Harusnya, secara prosedur, saat serah terima antara pengelola dengan pemilik, bus harusnya dalam keadaan baik dengan ditandai oleh pembuatan berita acara serah terima. "Kalau waktu itu pihak Dishub profesional dan lebih cermat, tentu saat serah terima semua armada dalam kondisi baik dan bisa tetap bekerja secara maksimal melayani masyarakat untuk angkutan transportasinya. Tapi sekarang, dari sembilan, yang bisa beroperasi hanya empat, sisanya rusak," kata dia dengan nada geram. Organda sendiri, kata Wan Hendra, sudah melakukan pembahasan tentang rusaknya lima unit bus serta dijadikan pertanyaan besar bagi pengurus Organda. Padahal, menurut dia, dana yang yang diberikan Pemkab Natuna untuk pengelolaan kesembilan armada ini cukup besar, lebih dari Rp1 miliar untuk satu tahun. "Seharusnya dana tersebut, kalau dikelola dengan benar bisa segera mengembalikan kondisi armada dan dapat secepatnya melayani masyarakat sebagai angkutan umum," katanya. Karena itu, lanjut Wan Hendra, Pemkab Natuna dan juga DPRD harus segera menyikap hal ini secara serius. "Jika perlu, bentuk tim investigasi," kata dia. "Kita ingin semua dana daerah yang nota bene adalah uang rakyat, dapat dimanfaatkan maksimal dmei kepentingan rakyat. Tapi jika untuk urusan pelayanan angkutan umum sudah tidak profesional, tentu hal ini bisa menjadi indikator bahwasanya dana yang digulirkan tidak membawa manfaat maksimal," kata Wan Hendra lagi. Selain itu, lanjut dia, dana yang ditarik dari masyarakat berupa tarif angkutan, meskipun disubsidi, tapi sejauh ini belum pernah dijelaskan kepada masyarakat, berapa banyak dana yang sudah dikumpulkan dari sembilan armada yang kini dikelola Dishub itu. Sebelumnya, Plt Kasi Lalu Lintas Angkutan Darat Dishub Kabupaten Natuna, Sapta Nugraha mengatakan saat ini, Dishub memang hanya mampu mengoperasikan empat unit bus karena yang lima unit lagi sedang dalam perbaikan. "untuk sementara waktu ini, lima bus tersebut tidak bisa dioperasikan karena ada beberapa komponen yang sudah rusak dan harus diganti. Kalau dipaksakan berjalan, tentu akan membahayakan jiwa penumpang. Selama masih dalam masa perbaikan, diharapkan masyarakat bisa memahami dan menggunakan angkutan umum yang," katanya. (sm/dn) |